Kemenag Cabut Izin Operasi Hannien Tour

by

Bacakoran.net, Pencabutan izin operasional tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 941 Tahun 2017 tentang Penjatuhan Sanksi Administratif Pencabutan Izin sebagai penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah. Selain itu, PT BPW Al-Utsmaniyah terbukti melanggar Pasal 65 huruf a Peraturan Pemerintah nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Dengan sanksi tersebut, kata Arfi, PT BPW Al-Utsmaniyah tidak memiliki hak lagi untuk menjual paket umrah, menerima pendaftaran, dan memberangkatkan jemaah umrah. Di sisi lain, biro umrah itu tetap harus memenuhi tanggung jawabnya.

“Biro perjalanan ini tetap berkewajiban mengembalikan seluruh biaya yang telah disetorkan jemaah atau melimpahkan jemaahnya yang telah terdaftar kepada PPIU lain untuk diberangkatkan,” tegas mantan Kasubdit Perizinan, Akreditasi dan Bina PPIU ini.

Terungkap 2017

Kasus penelantaran puluhan jemaah umrah PT BPW Al-Utsmaniyah mulai terungkap pada April 2017. Saat itu masyarakat yang dirugikan mulai mengadu kepada Kementerian Agama.

Atas adanya laporan tersebut, Kemenag melakukan pemanggilan atau mengklarifikasi terhadap jasa perjalana wisata umroh dan haji PT BPW Al-Utsmaniyah. Kemenag juga melakukan mediasi antara PPIU dengan jemaah.

Dalam upaya mediasi tersebut, PT BPW Al-Utsmaniyah menyatakan dua komitmen, yakni akan memberangkatkan jemaah dan mengembalikan biaya kepada mereka yang ingin menarik kembali uangnya. Namun, menurut Arfi, dua hal itu hingga kini belum dilaksanakan oleh PPIU.

Sumber : Liputan 6

Berikan Komentar Anda Disini

comments